Tragedi  Danau Toba  Pukulan Tata Transportasi Daerah

TrubusNews
Binsar Marulitua
22 Juni 2018   23:00 WIB

Komentar
Tragedi  Danau Toba  Pukulan Tata Transportasi Daerah

Tragedi  Danau Toba  adalah Pukulan  Tata Transportasi Daerah (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Sejak ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi 10 daerah tujuan wisata baru, telah memberi harapan bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang. Sayangnya, hingga beberapa waktu belum tampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan di Danau Toba menjadi lebih baik

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan kapal di objek wisata Danau Toba menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk menata transportasi air di wilayahnya.

 "Ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai 10 daerah tujuan wisata baru di Indonesia, seharusnya diikuti dengan penataan transportasi di perairan tersebut," kata Djoko di Jakarta. 

Baca Lainnya: Istana Soroti Kelanjutan Penanganan Tragedi Danau Toba

 Djoko menambahkan angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah belum serius menata transportasi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan. Pemda lebih mengurus dan peduli dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari usaha angkutan perairan, jarang ada Pemda yang peduli penataan transportasi perairan. 

Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.25 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut sudah mengatur sumber daya manusia, sarana, dan lingkungan.  

Sumber daya manusia yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan, dan pengawas alur. Sarananya pada kapal, alur sungai dan pelabuhan. Sedangkan lingkungan berupa pencegahan dan penanggulangan dari kapal dan kegiatan pelabuhan. 

Baca Lainnya: TNI Kerahkan Penyelam Marinir dan Alat Canggih, dalam Pencarian Korban KM Sinar Bangun

Jika melihat kemampuan APBD dan SDM yang ada,  rasanya perlu intervensi pusat (Kemenhub). Sekarang sudah ada BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) di setiap provinsi, dapat membantu mendata ulang keseluruhan yang meliputi SDM, sarana dan kondisi lingkungan se Indonesia, jelas Djoko. 

 Berikutnya, bisa dilakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang pengelolaan transportasi perairan yang lebih profesional. 

Pengelolaan transportasi perairan, menurut Djoko, bisa meniru transportasi udara dan perkeretaapian yang sudah lebih dulu maju.

"Keselamatan bukan sekedar ucapan tetapi harus menjadi kebutuhan. Keselamatan adalah utama dalam penyelenggaraan transportasi," ujar dia. [KW]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: