Resolusi Baru CPO, Indonesia akan Gugat Uni Eropa ke WTO

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
22 Juni 2018   15:30

Komentar
Resolusi Baru CPO, Indonesia akan Gugat Uni Eropa ke WTO

Sawit (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah Indonesia bakal menggugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO) mengenai langkah maju Trilogue Uni Eropa terkait putusan batas penggunaan biodiesel berbahan minyak sawit pada 2030.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan pihaknya tengah mendalami keputusan rinci Uni Eropa. Pemerintah masih mencari tahu apakah penundaan itu hanya untuk produk minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) atau seluruh minyak nabati.

"Jika nanti setelah kami kaji ada celah untuk diskriminasi, kami pasti gugat ke WTO,” kata Oke di Jakarta, Kamis (21/6).

Baca Lainnya : Petani Mengeluh, Harga Jual Tandan Buah Segar Sawit Sedang Turun

Sebelumnya minyak nabati selain CPO diberikan tenggat penghapusan penggunaanya pada 2030. Sementara sebelum keputusan Trilogue antara Komisi Eropa, Dewan Eropa dan Parlemen Eropa baru-baru ini, biodiesel berbasis CPO harus dihapuskan pada 2021.

Menurut Oke, jika keputusan phase out 2030 sama dengan minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai dan minyak rapeseed, maka UE dinilai tidak melakukan diskriminasi. Akan tetapi pemerintah tetap melihat hasil detail dari keputusan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan keputusan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem tanam kelapa sawit domestik.

Baca Lainnya : Lawan Penolakan Sawit RI di Eropa, Kementan Gandeng Pemerintah Rusia

Pasalnya putusan EU Directive tersebut mencakup pembatasan biofuel yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung dan sistem tanam yang tidak berkelanjutan.

“Saya lihat saat ini sudah semakin banyak perkebunan kelapa sawit yang mengadopsi sistem tanam yang baik sehingga seharusnya eligible untuk melakukan ekspor ke UE,” katanya.

Menurut Shinta pengusaha harus menyadari bahwa banyak pertanian kelapa sawit yang dimiliki secara perorangan namun tidak memiliki pengetahuan maupun keahlian cukup untuk mengadopsi sistem tanam berkelanjutan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka hingga 2030 pun, petani dinilai akan kesulitan untuk memenuhi kriteria Uni Eropa.

“Untuk itu, sebaiknya pemerintah perlu menggencarkan lobinya untuk meminta Uni Eropa menambah masa phase out period agar para petani ini memiliki kesempatan agar terus melakukan ekspor ke EU,” katanya. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: