73 Meter Kayu Olahan Ilegal Disita, KLHK Buru Otak Intelektual Penyelundupan

TrubusNews
Binsar Marulitua
15 Juni 2018   13:00 WIB

Komentar
73 Meter Kayu Olahan Ilegal Disita, KLHK Buru Otak Intelektual Penyelundupan

Penyelundupan kayu (Foto : Dok KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menindaklanjuti kasus kapal pembawa kayu ilegal yang ditangkap TNI Angkatan Laut (AL) di perairan Teluk Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Kapal yang diketahui bernama  KLM Tawaqqal Jaya tersebut memuat kayu olahan sekitar 73 meter kubik. 

Untuk mengungkap modus operandi peredaran hasil hutan kayu, TNI AL Kendari telah berkoordinasi dengan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sulawesi dalam melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, kordinasi juga dijalin untuk mengungkap ada tidaknya tindak pidana kehutanan. 

Baca Lainnya : Indonesia dan FAO, Bekerjasama untuk Tata Kelola Hutan dan Legalitas Kayu

Menurut Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Muhammad Nur sebagai pelayan publik, Balai Gakkum dalam situasi libur dan cuti bersama tetap melakukan siaga untuk mengantisipasi bila ada pengaduan dan pelanggaran kasus lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sulawesi. 

“Setiap pengaduan dan pelanggaran akan direspon dengan cepat sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan sumberdaya alam kita demi kelangsungan hidup dan kemakmuran rakyat”, tegas Muhammad Nur seperti dalam keterangan pers, Kamis (14/6)

Baca Lainnya : Kayu Ulin dan Meranti Ilegal asal Kutai Timur, Gagal Mendarat di Barru

Oleh karena itu menurut Nur, kasus illegal logging ini harus diusut dan dituntaskan, siapa otak pelaku intelektual, sebagai pemilik modal agar mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Penyidik KLHK Pos Gakkum Kendari Balai Gakkum Sulawesi, saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapten Kapal berinisial LR dan 5 orang ABK KLM Tawaqqal Jaya pada Selasa, 12 Juni 2018 guna mengungkap tindak pidana kehutanan.

Baca Lainnya : Cegah Peredaran Kayu Ilegal, Dishut Ajak Kepala Suku Awasi Hutan Papua

Atas dugaan perbuatan serangkaian tindak pidana kehutanan maka para pelaku terancam melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf "a" jo pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 M. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: