Redam Kampanye Hitam Uni Eropa, Pelaku Usaha Sawit Indonesia Harus Punya ISPO Semua

TrubusNews
Binsar Marulitua
06 Juni 2018   21:45 WIB

Komentar
Redam Kampanye Hitam Uni Eropa, Pelaku Usaha Sawit Indonesia Harus Punya ISPO Semua

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Pertanian (Kementan) tetap berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perkebunan sawit. Untuk itu, seluruh pelaku usaha, termasuk petani di sektor perkebunan kelapa sawit dalam negeri, direncanakan akan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan, pemerintah berharap ISPO bisa menjadi alat untuk menangkal kampanye pembatasan produk sawit dari  Uni Eropa.

Baca Lainnya : Diplomasi Melawan Hoax Sawit Terus Digalang Pemerintah Indonesia

“Pelaku industri sawit dalam waktu dua setengah tahun harus melakukan perbaikan dengan ISPO,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (6/6).

Menurut Bambang, sertifikat ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang industri sawit. Masalah-masalah seperti masalah lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penyalahgunaan kawasan hutan bisa diatasi. Pasalnya, ISPO mengharuskan pengelolaan good agriculture practice di hulu dan sistem yang terintegrasi dengan sehat di hilirnya.

"Kami meminta pengusah mempercepat proses sertifikasi, sehingga tidak ada lagi citra negatif dalam kampanye sawit,” ujar Bambang.

Ia mengatakan, respons Uni Eropa terhadap industri  sawit Indonesia menjadi sebuah pelajaran berharga agar ke depan pelaku usaha sawit bisa lebih fokus pada masalah lingkungan, di samping juga harus melakukan perbaikan agar isu kampanye yang mendeskriditkan pengelolaan sawit tidak semakin meluas.

Baca Lainnya : Indonesia Optimistis Resolusi Sawit Uni Eropa Melunak

Menurut data Kementerian Pertanian pada 2017, sertifikat ISPO baru diberikan kepada 346 pelaku usaha dengan luasan lahan sebesar 2,11 juta hektare atau mencakup 19,84% dari total lahan  sawit seluas 14,03 juta hektare. Sehingga, baru 9,53 juta ton sawit yang memiliki sertifikat ISPO atau 25,21 % dibanding keseluruhan produksi 37,18 juta ton.

Meski demikian, implementasi memperoleh sertifikat ISPO memang masih memiliki kendala. Salah satunya mengenai pandangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penggunaan kawasan hutan meski sudah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu bepotensi menyebabkan perusahaan melakukan tindakan korektif karena berakibat pada penjualan area lahan. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: