KIARA: Reklamasi Pantai Balauring  Rampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Juni 2018   08:30 WIB

Komentar
KIARA: Reklamasi Pantai Balauring  Rampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Proyek reklamasi di Pantai Balauring yang terletak di desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merampas ruang hidup setidaknya 400 kepala keluarga masyarakat adat. 

Proyek reklamasi  yang diberi nama “Pojok Cinta”  telah ditimbun oleh pasir dengan lebar 70 meter dan panjang 250 meter. Total luasannya adalah 17.500 meter persegi atau setara dengan 1.75 hektar. Ironinya, proyek ini tidak masuk di dalam APBD 2018 dan bukan untuk kebutuhan masyarakat pesisir. 

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA menyatakan “Reklamasi di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT, menambah panjang daftar proyek reklamasi yang tersebar di kawasan pesisir di Indonesia. Di sisi lain, proyek ini telah memicu perlawanan dari masyarakat pesisir di Lembata, yang terdiri dari nelayan tradisional dan masyarakat adat pesisir, yaitu masyarakat adat Dolulolong.

"Pada tahun 2016, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat 16 proyek reklamasi pantai di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 37 pada tahun 2017. Jika ditambah dengan reklamasi Lembata, maka total proyek reklamasi pantai di Indonesia menjadi 38 wilayah. Ini jadi ironi negara bahari di tengah Poros Martim” jelas Susan seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (5/6).

Baca Lainnya: Nelayan Pemburu Ikan Pari Manta di Flotim dan Lembata Butuh Bimbingan

Susan menjelaskan, dari sisi hukum, proyek reklamasi jelas-jelas sangat bertentangan dengan kontitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: pertama, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dalam Pasal 25A ditulis identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menolak konsep dan praktik pulau buatan. Sebaliknya, proyek reklamasi menolak menerima konsep dan praktik pulau buatan. 

"Kedua, Proyek reklamasi terbukti merampas kehidupan masyarakat pesisir di sekitar kawasan pantai dan seluruh pihak yang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Artinya proyek reklamasi bertentangan dengan UUD 1945, pasal 27 ayat 2." tambahnya. 

Selanjutnya pertentangan konstitusi lainnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbukti mengkuasakan wilayah pesisir Jakarta untuk diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh swasta dan ini artinya proyek reklamasi melanggar UUD 1945 pasal 33 ayat 2. dan yang terakhir, reklamasi juga melanggar UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memandatkan, dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Kami berharap proyek reklamasi yang merusak lingkungan seger dihentikan karena  merampas ruang hidup masyarakat pesisir," tambahnya

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: