Walhi Sarankan Terbentuknya 'KPK' Berbasis Lingkungan Hidup

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
05 Juni 2018   06:00

Komentar
Walhi Sarankan Terbentuknya 'KPK' Berbasis Lingkungan Hidup

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati saat diskusi  "Quo Vadis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup" (Foto : Trubus.id/Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Pelanggaran tata kelola lingkungan seperti pembakaran lahan, pencemaran laut, sungai dan kerusakan lingkungan hidup Indonesia masih sering menemui jalan buntu untuk menjerat pelaku. Belajar dari penegakan hukum yang tidak efektif karena aspek pelanggaran yang rumit, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyarankan dibentuk penyidik khusus lingkungan. 

"Semacam KPK, berbasis  lingkungan hidup lah. Kami menginginkan pengadilan lingkungan khusus seperti tindak pidana korupsi mengingat nilai urgensi dari dampak pelanggaran lingkungan yakni perubahan iklim sudah sangat mengancam keberlangsungan hidup," Jelas Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati saat diskusi  "Quo Vadis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup" di Jakarta, Senin (4/6). 

Baca Lainnya : KLHK Luncurkan 'Simply Red' Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Nur Hidayati menjelaskan, saat ini penyidik memang bukan hanya dari kepolisiaan melainkan pegawai pejabat penyidik negeri sipil dari beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Akan tetapi pelaksanaan tugas bekerja secara terpisah dan sesuai kebutuhan, sehingga terkadang regulasi dan mekanisme nya menjadi tumpang tindih.

"Jika terbentuk tim khusus kolaborasi bisa lebih terstruktur. Ada gugus tugas yang jelas antara sinergi kepolisian, tim penyidik pegawai negeri sipil sampai jaksa. Dalam tim tersebut terdapat berbagai  keahlian yang akan mendukung kerja dalam proses penegakan hukum dan sumber daya alam. Sehingga penyelesaian lingkungan bisa lebih sistematis dan komprehensif," tambahnya.

Baca Lainnya : KLHK Siap Keluarkan 8 SK Hutan Adat, yang Tersebar di 5 Provinsi Indonesia

Kenapa seharusnya dibentuk tim khusus seperti 'KPK' ? Nur Hidayati menambahkan ada beberapa poin penting yang menjadi tolak ukur pemikiran. Yang pertama kasus kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai kerusakan tetapi juga kerugian negara. Karena dari berbagai kasus ada kaitan dengan korupsi, pencucian uang dan sebagainya. 

Selain itu Nur Hidayati menambahkan, jika tim khusus ini terbentuk (KPK Lingkungan) akan memperpendek jangka waktu penegakan hukum. Sehingga ada peradilannya sendiri tanpa memakan waktu lama dan eksekusi bisa segera dilakukan. Kelebihan lainnya adalah, bisa saja pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikenakan pasal berlapis untuk kejahatan yang sistematis dan memberi dampak cukup besar yang biasa dilakukan oleh korporasi. 

Baca Lainnya : Bunga Rafflesia di Bengkulu Dirusak, KLHK Siap Usut Pelaku

"Ini yang belum disadari. Kalau disadari  penegak hukum di berbagai institusi, kasus yang masuk pasti banyak,"

Lebih lanjut, Nur Hidayati memberikan masukan kepada penegak hukum Indonesia baik kepolisian dan institusi. Ia mengatakan semestinya kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam sudah seharusnya menjadi prioritas seperti hal layaknya kejahatan narkoba dan pemberantasan premanisme. Jadi tidak perlu menunggu laporan  dan pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti  suatu kasus. 

"Inikan bukan delik aduan, nunggu siapa yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan terlapor. Jadi ketika melihat segala hal yang tentang kerusakan alam dan lingkungan seharunya langsung bertindak," tambahnya. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: