Dinyatakan BPK "Disclaimer of Opinion", KIARA Sambut Kritik Pedas kepada KKP

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
03 Juni 2018   20:00

Komentar
Dinyatakan BPK

Menteri KKP Susi Pudjiastuti (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 gagal dan tidak memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada nilai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang jauh dari target yang direncanakan. 

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati  menyoroti serapan APBN Perikanan 2017, khususnya dalam hal pengadaan kapal yang diselenggarakan oleh KKP pada tahun 2017. KIARA mencatat, KKP hanya mampu menyediakan kapal penangkap ikan dengan ukuran di bawah 10 GT sebanyak, 601 unit, ukuran 10-20 GT 148 unit, dan ukuran 30 GT sebanyak 6 unit. Selain itu, KKP hanya mendistribusikan 500.000 paket asuransi nelayan. 

Baca Lainnya : Tingkatkan Pengelolaan Tuna Berkelanjutan, KKP Agendakan Dua Pertemuan Internasional

"Implementasi itu jauh dari rencana dan target yang telah ditetapkan, dimana jumlah pengadaan seluruh kapal tak lebih dari 800 unit. Padahal sebelumnya, KKP menetapkan pengadaan kapal perikanan sebanyak 2.500 unit. Hal yang sama terjadi pada asuransi nelayan, dari target 1 juta, hanya 500.000 yang tercapai," jelas Susan seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (2/6). 

Susan menambahkan APBN perikanan untuk sektor perikanan tangkap tercatat sebanyak 2.216.179.800.000 rupiah dari total APBN 2017 untuk kelautan dan perikanan sebesar 10.763.278.100.000 rupiah. Tak hanya tahun 2017, tahun 2016 pun KKP melakukan hal sama, dimana serapan anggaran tidak sesuai dengan target.

Baca Lainnya : Benahi Kinerja Kementerian, Susi Rotasi 4 Pejabat Tinggi KKP

Karena kinerja KKP yang tidak mencapai target selama dua tahun terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyakatan opini TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion). Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan sebuah kementerian/lembaga wajar atau tidak. “Dengan demikian, seharusnya KKP segera memperbaiki kinerja dalam melayani masyarakat pesisir di Indonesia,” tegas Susan Herawati.

Lebih jauh, KIARA mendesak KKP untuk mengarahkan APBN 2018 dan APBN 2019 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Lainnya : Optimalkan Perikanan Tangkap Perairan Darat, KKP Bangun TPI di Sungai Musi

 “KKP mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir, seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan,” pungkasnya. [NN]


 

KKP

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: