Tidak Hanya Nelayan, Revisi UU Perikanan Juga Mempertimbangkan Pengusaha

TrubusNews
Binsar Marulitua
22 Mei 2018   06:30 WIB

Komentar
Tidak Hanya Nelayan, Revisi UU Perikanan Juga Mempertimbangkan Pengusaha

Ilustrasi nelayan Indonesia. (Foto : WWF Indonesia)

Trubus.id -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkomitmen mengedepankan kedaulatan negara dan perlindungan nelayan kecil dalam revisi UU No 45/2009. Kendati demikian, perubahan undang-undang tersebut tetap akan mengakomodasi kepentingan para pengusaha.

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengatakan, perubahan ketiga UU Perikanan tersebut tidak akan mendiskriminasi nelayan, masyarakat pesisir, dan pengusaha. Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang perikanan.

"Kita wajib membela nelayan, masyarakat pesisir. Tapi, negara tetap butuh pengusaha. Nah, tinggal bagaimana negara menghubungkan pengusaha dan nelayan menjadi satu, tidak ada yang menjadi korban," kata Edhy dalam diskusi tentang revisi UU Perikanan di Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (21/5).

Baca Lainnya : Kementerian KKP Kasih Gratis Alat Tangkap Ikan ke Nelayan di Lampung

Terkait sanksi penenggelaman kapal, Edhy berjanji akan tetap mempertahankan ketentuan itu dalam revisi UU. Saat ini, draf RUU sedang dalam tahap harmonisasi oleh Baleg DPR. Draf tersebut harus diharmoniskan dengan UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, UU No 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta UU No 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan,pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan keinginannya agar kedaulatan negara menjadi aspek yang ditekankan dalam revisi UU Perikanan. Menurut Susi, Indonesia dalam 3 tahun terakhir telah melakukan perubahan fundamental dengan memerangi illegal fishing, yang sebelumnya tidak berani dilakukan oleh rezim-rezim terdahulu.

Tanpa penangkapan pelaku pencurian ikan, yang diikuti dengan penenggelaman kapal, Susi percaya jika illegal fishing akan sulit diberantas. Begitu juga dengan UU Perikanan yang sukar ditegakkan. [DF]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan:          

Kabupaten Siak Panen Raya Padi Gogo Seluas 12 Hektare

Peristiwa   08 April 2020 - 12:55 WIB
Bagikan: