Ketua DPR RI Bingung, Data Pangan Indonesia Tidak Ada yang Valid

TrubusNews
Ihsan Maulana
21 Mei 2018   20:30 WIB

Komentar
Ketua DPR RI Bingung, Data Pangan Indonesia Tidak Ada yang Valid

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kebijakan izin impor bahan pangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menuai beragam tanggapan. Hal ini terjadi lantaran tidak adanya data yang valid yang menyebut kalau saat ini kebutuhan pangan di Indonesia tengah mengalami kekurangan. 

Masalah data pangan ini pun akhirnya jadi sorotan wakil rakyat di DPR RI. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo bahkan mengaku heran dengan perbedaan data pangan yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo segera memanggil pihak yang menangani data pangan, khususnya Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Baca Lainnya : Pakar Pertanian Khudori Tegaskan Pentingnya Data Pangan Akurat

"Misalnya ya Kementan, Kemendag dan Bulog. Mudah-mudahan lebaran ini Pak Jokowi memanggil tiga pihak kepentingan sambil Lebaran Istana Bogor bicara soal keyakinan yang sama dan tujuan yang sama," jelas pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (21/5). 

Bamsoet mengatakan, saat ini Indonesia belum memiliki data pangan yang valid untuk dijadikan rujukan semua stakeholder. 

"Makanya sering menjadi perbedaan data di kalangan pemerintah sendiri," ujar Bamsoet lagi.

Karena itu ia menilai, upaya impor boleh saja dilakukan. Namun caranya harus memenuhi dua syarat, yakni pasokan nasional tidak tercukupi dan harga di pasaran naik. Selain itu, langkah impor juga mesti dibuka secara transparan ke publik.

Baca Lainnya : Kementan Pede, Mampu Realisasikan Swasembada Pangan Tahun 2026

Hal lain yang harus jadi pertimbangan sebelum melakukan impor ialah, impor seharusnya tidak ditempuh pada saat masa panen, agar tidak menghancurkan harga di tingkat petani.

"Dan yang terakhir, saya buat catatan, bahwa kebijakan swasembada pangan membutuhkan political will yang kuat dan konsisten serta keberlanjutan," tutupnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: