Susi Pudjiastuti: Jangan Hilangkan 'Penenggelaman' di Revisi UU Perikanan

TrubusNews
Syahroni
21 Mei 2018   17:45 WIB

Komentar
Susi Pudjiastuti: Jangan Hilangkan 'Penenggelaman' di Revisi UU Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. (Foto : Doc/ KKP)

Trubus.id -- Tangan dingin Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dinilai mampu mengurangi aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal lah yang jadi senjata andalannya.

Langkah tegas yang dilakukan Susi bukan tanpa alasan. Susi menyampaikan, langkah ini diambil karena dampak negatif akibat pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia yang selama bertahun-tahun dibiarkan, bisa membunuh nelayan lokal secara perlahan.

Baca Lainnya : Kartel Bisnis Perikanan Ngebet Susi Pudjiastuti Dicopot

Yah, Susi menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal ini mampu menghilangkan separuh dari total rumah tangga nelayan. Hal itu dia sampaikan saat membuka Diskusi Panel Revisi Undang-undang Perikanan bertema 'Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan', di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (21/5).

"Lebih dari 7.000 kapan ikan asing kalau ditotal mungkin 10.000 lebih, all time-nya 7.000an, kapal milik luar negeri nangkap ikan di Indonesia bertahun-tahun, menghilangkan 50% jumlah rumah tangga nelayan Indonesia," katanya.

Ia memaparkan, sejak tahun 2003 hingga 2013, menurut data sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan susut dari 1,6 juta menjadi 800 ribu.

Baca Lainnya : Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, Cara Indonesia untuk Berdaulat

"2003-2013, hasil sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan dari 1,6 juta, tinggal 800 ribu saja," sebutnya.

Tak hanya itu, Susi menyampaikan 115 perusahaan berbasis ekspor perikanan Indonesia bangkrut akibat pencurian ikan oleh asing yang dibiarkan bertahun-tahun.

Namun anehnya, melihat kondisi ini Susi menilai banyak pihak yang tidak mengeluh. Mereka tidak ada yang marah. Semuanya diam. Dampaknya, stok ikan di laut Indonesia akibat pencurian ini pun merosot tajam.

Ia menyebut, stok ikan dari 22 juta ton, akibat penangkapan secara ilegal oleh kapal asing, menjadi tinggal 6,5 juta ton saja pada 2013.

"Stok ikan dari 22 juta ton, turun menjadi 6,5 juta ton saja, 2013, tidak ada yang merasa apa-apa," paparnya.

Oleh karenanya, begitu dia menjabat sebagai menteri, dibuat kebijakan 'Penenggelaman' kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia.

"Kalau tidak ada kata 'tenggelamkan', eksekusi undang-undang perikanan yang kita punya, bagaimana mau menyelesaikannya," tambahnya.

Karena itu, Susi berharap 'Penenggelaman' tidak sampai direvisi atau dihilangkan dari Undang-undang Perikanan yang kini proses revisinya sedang dilakukan di DPR RI. Revisi ini justru diharap bisa memperbaiki kelemahan lainnya saja.

Baca Lainnya : Menteri Susi Beberkan Alasan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Forum Kelautan Eropa

"Saya harap revisi ini akan memperbaiki kelemahan dari UU Perikanan yang kita punya," ujarnya lagi.

Ia berpendapat, bila kata-kata 'Penenggelaman' dihilangkan, maka akan sulit untuk mendapatkan kepemilikan dari kapal-kapal pencuri ikan yang telah ditangkap. 

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Susi juga mengutarakan harapannya agar revisi tersebut dapat mengamankan Republik Indonesia menjadi poros maritim dunia. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Pemerintah Miliki 20 Alat PCR Covid-19

Peristiwa   08 April 2020 - 14:34 WIB
Bagikan:          

Kabupaten Siak Panen Raya Padi Gogo Seluas 12 Hektare

Peristiwa   08 April 2020 - 12:55 WIB
Bagikan: