Dipergoki KLHK, Kawasan Hutan Produksi di Pinrang, Nyaris Disulap jadi Villa

TrubusNews
Syahroni
21 Mei 2018   16:15 WIB

Komentar
Dipergoki KLHK, Kawasan Hutan Produksi di Pinrang, Nyaris Disulap jadi Villa

Kayu hasil pembalakan liar yang diduga akan dipakai untuk membangun villa di KHP Pinrang. (Foto : Trubus.id/ Achmad Yusran)

Trubus.id -- Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi, berhasil menghentikan aksi perambahan hutan. Bermula dari laporan masyarakat, petugas mengungkap praktik illegal logging. 

Yang mengejutkan, material kayu hasil perambahan liar ini diduga kuat akan disulap menjadi material bangunan sebuah Villa di kawasan hutan produksi (KHP) di Desa Tellupanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Muhammad Nur mengatakan, dari kasus perambahan hutan dan illegal loging di Kabupaten Pinrang baru-baru ini, pihaknya mengamankan 100 batang kayu jati dan gamelina, berikut satu unit  eksavator.

Kawasan KHP yang diduga akan dipugar untuk pembangunan Villa. (Foto: Trubus.id/ Achmad Yusron)

"Kejahatan lingkungan, adalah tindak kejahatan extra ordinary yang tidak bisa dibiarkan. Dan kami serius akan menuntaskan kasus perambahan kawasan hutan produksi itu agar ada efek jera pada oknum perambah. Tujuannya agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya,"ucap Muh Nur kepada Trubus.id saat ditemui diruang kerjanya, Senin (21/5), di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17, Makassar.

Muh Nur menjelaskan, tim operasi pengamanan hutan SPORC Brigade Anoa dan penyidik Balai Gakkum saat di lokasi menemukan area bekas pembuatan jalan. Berikut kavling tanah untuk perumahan seluas 10 hektar.

"Dan sebanyak 4 hektar telah dibersihkan, 0,26 hektar telah dikavling-kavling. Bahkan tim operasi juga menemukan brosur pengembangan perumahan dengan nama Villa Bukit Idaman. Jadi sudah sangat jelas motif perambahan dan pengambilan hasil hutan untuk apa," tegas Muh Nur.

Alat berat yang disita petugas KLHK di KHP Pinrang. (Foto: Trubus.id/ Achmad Yusran)

Sementara itu, pemilik Perusahaan Villa Bukit Idaman berinisial HE tidak berhasil ditemukan baik saat dilakukannya operasi di lokasi kejadian, dan ketika kantor pemasarannya di Kabupaten Pinrang disambangi. Alhasil, HE pun dinyatakan buron dan masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

"Hingga kini HE sebagai bos dari  villa tersebut masih status buron. Namun proses hukumnya tetap jalan, karena tim operasi telah melimpahkan barang bukti dan dokumen ke penyidik. Soal ancaman hukuman, HE bakal dijerat pidana dengan Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara. Paling singkat 8 tahun, dan paling lama 15 tahun, lalu denda paling sedikit Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 100 milar," pungkas Muh Nur. [RN]
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: