Pengendalian Pencemaran Udara Buruk, Pemprov DKI Jakarta Disomasi

TrubusNews
Binsar Marulitua
17 Mei 2018   22:45 WIB

Komentar
Pengendalian Pencemaran Udara Buruk, Pemprov DKI Jakarta Disomasi

Direktur Eksekutif Komite Pengasuhan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin. (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) melayangkan somasi dan klarifikasi kepada pemerintah DKI Jakarta atas pengendalian pencemaran udara di Jakarta (17/5). Hal tersebut dilakukan menyikapi kebijakan Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran udara yang dinilai tidak berjalan efektif.

Direktur Eksekutif Komite Pengasuhan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, pemerintah tidak benar-benar menjalankan kebijakan mengenai pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta.

Baca Lainnya : Bangun 10 Taman Baru di Ibu Kota, Segini Anggaran yang Disiapkan Pemprov DKI Jakarta

Beberapa hal yang belum dijalankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dengan pengendalian kualitas udara, seperti belum adanya pemantauan kualitas udara, ambient, roadside, ataupun indoor.

DKI Jakarta sendiri memiliki indeks standar pencemaran udara yang tinggi bahkan dinilai buruk. Kasus di DKI Jakarta, 57,8 % warganya terpapar penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. Oleh karena itu ia mengajukan somasi dan meminta klarifikasi kepada pemerintah DKI Jakarta mengenai isu tersebut. 

"Ada 36 kebijakan yang mengatur pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta,  akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan semestinya," kata Ahmad Safrudin Kamis (17/5) di Balikota, Jakarta.

Aturan tersebut, kata Ahmad, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Baca Lainnya : Panitia Libatkan Masyarakat Jakarta dan Sumatera di INASGOC 2018, Sebagai Apa?

Ia menambahkan, langkah lebih lanjut akan ditempuh jika gubernur dan wakil gubernur tidak merespon somasi yang mereka layangkan. 

Sementara itu, menanggapi masalah ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kalau kualitas udara di Jakarta masih buruk. Bahkan ia menyebut kalau Jakarta kini telah menjadi juara dunia sebagai kota yang paling buruk kualitas udaranya.

"Indonesia nomor satu dalam hal indeks kualitas udara terburuk, mengalahkan Lahore, Dhaka, dan Beijing," ucapnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: