Ketua HKTI Ungkap 5 Kendala yang Dialami Petani Indonesia Saat Ini

TrubusNews
Thomas Aquinus
01 Mei 2018   20:00 WIB

Komentar
Ketua HKTI Ungkap 5 Kendala yang Dialami Petani Indonesia Saat Ini

Ilustrasi (Foto : Foto: Istimewa)

Trubus.id -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Dr Moeldoko menyatakan ada lima kendala yang umumnya dihadapi para petani Indonesia.

"Ada lima persoalan petani, yang pertama tanah semakin sempit, kedua persoalan modal, ketiga teknologi, lalu manajemen dan pascapanen," kata Moeldoko dalam Rakernas HKTI 2018 yang diselenggarakan di Gedung Krida Bhakti Jakarta, Senin (30/4).

Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan itu mengungkapkan, selain kepemilikan lahan yang semakin sempit, lahan pertanian juga mengalami kerusakan karena penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan.

Baca Lainnya: Entaskan Kemiskinan Petani, Kementan Buat Program "Bekerja"

Petani saat ini juga kesulitan mendapatkan modal untuk meningkatkan produksinya sehingga hidupnya pun bergantung pada tengkulak.

Selain itu, permasalahan pascapanen juga dihadapi para petani. Produksi petani diserap oleh tengkulak dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga keuntungan petani tidak terlalu banyak.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan) Bidang Lingkungan Mukti Sardjono menjelaskan, alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar serta kepemilikan lahan petani yang semakin menurun juga menjadi dua dari empat kendala yang dihadapi petani.

Baca Lainnya: Pupuk Indonesia Bina BUMDes Dukung Produktivitas Petani

Menurutnya, kepemilikan lahan petani pada umumnya tidak mencapai satu hektare. Guna meningkatkan produksi pangan, Kementerian Pertanian pun mengoptimalkan lahan suboptimal, seperti lahan rawa.

"Rencananya untuk daerah lahan rawa yang akan dioptimalkan lebih dari satu juta hektare, terutama di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah," ujar Mukti.

Sejumlah kendala petani tersebut akan dibahas dalam Rakernas HKTI yang menekankan tiga materi utama, yaitu Rencana Strategis (Renstra) HKTI, Peraturan Organisasi (PO), dan Program Kerja HKTI.

Rakernas HKTI diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Kabupaten dan Kota (DPK), Badan Otonom dan organisasi sayap HKTI: Pemuda Tani HKTI dan Perempuan Tani HKTI. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Bina Swadaya Kritisi UU Kontroversial Cipta Kerja

Peristiwa   24 Nov 2020 - 18:26 WIB
Bagikan:          
Bagikan: