Tora dan PS Harus Diteruskan Pemerintahan Selanjutnya, Ini Alasannya

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
24 April 2018   18:30

Komentar
Tora dan PS Harus Diteruskan Pemerintahan Selanjutnya, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo Serahkan SK Perhutanan Sosial. (Foto : Foto: Doc/ PPID KLHK)

Trubus.id -- Karena dinilai mampu mengurangi ketimpangan, kemiskinan dan menyelamatkan lingkungan hidup, kebijakan Reforma Agraria yang diterapkan dalam bentuk program Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dirasa perlu diteruskan pada periodesasi pemerintahan selanjutnya. Hal ini diutarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di tengah bergulirnya tahun politik di Indonesia. 

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan, beberapa agenda politik lingkungan pada pemerintahan saat ini yang patut dicatat adalah kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Baca Lainnya: TORA dan PS, Skema KLHK untuk Upayakan Pemerataan Ekonomi

Kedua program untuk memperluas akses dan kontrol rakyat atas sumberdaya alam ini dinilainya mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan dan menyelamatkan lingkungan hidup. 

Untuk itu, Walhi menghimbau rakyat untuk mempertimbangkan penentuan sikap politik pada pilihan keadilan ekologis. Pilihan politik yang mendudukan keadilan ruang, keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan.

"Walhi memandang Tahun 2018 merupakan tahun politik ditandai dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di 17 Provinsi serta persiapan menuju Pemilu serentak dan Pilpres di tahun 2019. Proses demokrasi elektoral tersebut bisa menjadi peluang sekaligus ancaman dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam," jelas Nur dalam keterangan pers yang diterima Selasa (24/4).

Ia menjelalskan, implementasi Perhutanan Sosial cenderung mengalami akselerasi yang cukup baik, walaupun angkanya masih jauh dari target nasional. Sedangkan untuk program Tanah Objek Reforma Agraria, skema redistribusi tanah dan sertifikasi mengalami laju yang lambat, bahkan mengalami upaya pembelokan makna.

"Menjadi ancaman, jika proses tersebut dibajak oleh kepentingan korporasi yang menjadikan eksploitasi sumber daya alam sebagai komoditas untuk meraup keuntungan ekonomi dan politik," tambah Nur. 

Karena itu Walhi memandang, kecenderungan peningkatan pertumbuhan perizinan industri ekstraktif secara signifikan dalam tahun-tahun politik menjadi sinyal kuat adanya ancaman itu. Kerawanan ini terjadi pada 1 tahun sebelum Pemilu, pada tahun Pemilu dan satu tahun paska Pemilu. 

Tren ini menunjukan bahwa ekspoitasi sumberdaya alam seringkali berkelir dengan kepentingan politik elektoral. Karenanya, untuk memastikan politik elektoral menjadi peluang bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan atas sumber daya alam, dibutuhkan agenda keadilan ekologis.

Nur menambahkan, sejak  akhir tahun lalu, WALHI mendorong Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekologis yang terdiri dari lima point utama. Yang pertama, negara kembali memenuhi kewajibannya sebagai Benteng Hak Asasi Manusia dengan konstitusi sebagai pijakan utamanya.

Baca Lainnya: KLHK Ajak Organisasi Masyarakat Realisasikan TORA dan Perhutanan Sosial

Kedua, penataan ulang relasi negara, dimana rakyat dijadikan subjek utama pembangunan dan sumber serta pemegang daulat. Ketiga pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat menjadi prioritas.

Selanjutnya, penyelesaian konflik lingkungan hidup dan agraria menjadi tawaran untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu dan pembentukan lembaga khusus harus menjadi pertanda janji tersebut

"Terakhir adalah  pemulihan lingkungan hidup menjadi prioritas. Pemulihan lingkungan hidup menjadi kunci melahirkan keadilan antar generasi dan lingkungan," tambahnya lagi. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

DBD Mulai Hantui Warga Jatim

Binsar Marulitua   Peristiwa
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: