KLHK Rencanakan Pencegahan Karhutla Berbasis Klaster pada Tujuh Provinsi Rawan

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
  :

Komentar

Trubus.id --Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis klaster, menjadi terobosan penting dalam upaya mencari solusi di tingkat tapak dalam. Program ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama untuk para pemegang ijin di bidang kehutanan dan perkebunan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan awal program pencegahan klaster yang diprakarsai oleh Kementerian Perekonomian bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini dibentuk pilot project di dua lokasi yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa pilot project awal yang dilaksanakan di Kabupaten OKI dan Pelalawan ini menjadi percobaan penting apakah program ini dapat dijalankan di lapangan dan dapat menjadi solusi permanen dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Program ini juga diharapkan mampu mengedepankan proses perubahan perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

“Pilot project ini diharapkan dapat berjalan dengan baik serta memberikan kontribusi nyata untuk perancangan solusi-solusi serta terobosan kreatif dalam peningkatan sinergitas dan kerjasama para pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan”, tandas Raffles. 

Pilot Project untuk program yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, sedangkan di wilayah Kabupaten Pelalawan mengikutsertakan 30 perusahaan pemegang konsesi. Pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan ini didorong untuk terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat desa sekitar konsesi, melakukan deteksi dini, dan juga pemadaman dini.

Pencegahan karhutla berbasis klaster ini mewajibkan perusahaan kehutanan/perkebunan untuk ikut bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di wilayah konsesinya tetapi juga di luar konsesinya pada radius 3-5 km.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan skala jarak, ring 1, ring 2 dan ring 3. Ring 1, desa yang berada di dalam kawasan konsesi dan/atau langsung berbatasan dengan konsesi perusahaan; ring 2, desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak maksimal 3 km dari batas wilayah konsesi; dan ring 3, desa-desa yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah konsesi dan berjarak 3 – 5 km dari batas wilayah konsesi.

Salah satu langkah awal juga dilakukan sosialisasi Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Klaster di Kantor Gubernur Sumatera Selatan tersebut, dihadiri oleh Kementerian/Lembaga Pusat seperti KLHK, Kementerian Pertanian, BNBP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Perekonomian. 

Turut hadir juga perwakilan Pemerintah Provinsi, seperti Gubernur Sumsel, POLDA Sumsel, Kodam, Dinas Kehutanan Sumsel, Dinas Perkebunan Sumsel, BPBD Sumsel, Bupati OKI, Dinas Perkebunan OKI, dan BPBD OKI. Selain itu, hadir juga para pimpinan perusahaan pemegang ijin usaha kehutanan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKI.

Acara sosialisasi rencana akan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi pilot project di Kabupaten OKI untuk melihat perkembangan pelaksanaan program tersebut. Kunjungan diikuti oleh pihak K/L dan instansi terkait yang hadir dalam acara sosialisasi. 

Pelaksanaan Pilot Project Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Klaster direncanakan akan dilaksanakan di tujuh wilayah provinsi rawan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: