Investasi Tiongkok Dalam Pembangunan PLTU Batu Bara Ditolak Masyarakat, Ini Alasannya

TrubusNews
Binsar Marulitua
07 Mei 2018   20:00 WIB

Komentar
Investasi Tiongkok Dalam Pembangunan PLTU Batu Bara Ditolak Masyarakat, Ini Alasannya

Batubara Pembangkit listrik di PLTU Suralaya, Banten (Foto : Istimewa)

Trubus. Id -- Komunitas masyarakat sipil mengkritik rencana investasi Tiongkok dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara di kawasan Jawa-Bali. Penolakan dilakukan karena mereka melihat dampak buruk akibat pencemaran udara yang berpotensi dihasilkan PLTU itu.

"Hampir semua pembangunan PLTU batubara baru di Jawa-Bali telah mengalami penolakan yang besar dari masyarakat setempat karena dampak pencemaran udara dan air yang tidak dapat terhindarkan," kata Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arip Yogiawan, Senin (7/5).

Baca Lainnya: Lawatan Diplomasi PM China Diawali Tanam Pohon Kamper

Dalam keterangan resminya, kritik tersebut berdasarkan atas rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang yang berlangsung pada tanggal 6-7 Mei 2018.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan surat keberatan pada salah satu pokok pembahasan pertemuan bilateral tersebut. Dalam pertemuan itu, Tiongkok menjanjikan investasi besar untuk pembangunan PLTU Batubara.

"Salah satu investasi China yang sedang digugat secara hukum oleh masyarakat terdampak adalah ekspansi PLTU Celukan Bawang di Bali yang memiliki potensi menghasilkan pencemaran air dan udara yang mengancam keasrian Bali Utara dan merusak potensi pariwisatanya," katanya.

Ia menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Energi, Luhut Binsar Panjaitan beberapa minggu lalu saat melakukan kunjungan ke Tiongkok telah menyepakati joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai 1,6 miliar dolar AS.

"Apabila yang dimaksud adalah ekspansi PLTU Celukan Bawang, maka kami bisa tegaskan ini adalah proyek yang bermasalah. Selain tidak tercantum dalam RUPTL 2018-2027, proyek ini juga sedang mengalami gugatan hukum," jelas Yogi.

Ia menambahkan, dengan penambahan pembangkit ini akan memperparah pencemaran yang sudah warga sekitar rasakan.

"Rasanya tidak bijak bagi pemerintah China untuk terus terlibat dalam suatu proyek yang tidak diinginkan oleh warga sekitar," tambah Ketut Mangku Wijana, perwakilan masyarakat terdampak dan salah satu penggugat dalam gugatan administratif yang sedang berlangsung sejak Januari 2018.

Surat keberatan yang ditanda tangani sebanyak enam organisasi masyarakat sipil nasional dan dua organisasi masyarakat tapak di Bali telah disampaikan pada hari Rabu (2/5) lalu melalui kantor Kedutaan Tiongkok di Jakarta.

Baca Lainnya: Karena Revolusi Energi, Tingkat Harapan Hidup Penduduk di China Lebih Panjang

Surat yang sama juga dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Seketariat Negara. Dengan surat itu diharapkan, kerjasama bilateral yang terjadi harus dipastikan berada dalam kerangka pembangunan rendah karbon.

Hal ini dinilainya ironi mengingat Tiongkok sendiri telah menerapkan kebijakan dalam negeri untuk mengurangi penggunaan batu bara karena polusi udara yang sangat buruk. Yogi menilai, seharusnya kebijakan ini selaras dengan penerapan investasi asingnya, baik yang dilakukan oleh perusahaan, institusi pendanaan ataupun bank-bank China. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: